RADIOADSFM (96.9) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbuah kinerja positif. Kebijakan dalam upaya memerangi penangkapan ikan ilegal menjadi fokus Menteri Susi untuk memperbaiki sektor perikanan RI.
"Saya rasa hasilnya sudah sangat lumayan. Ketegasan memerangi illegal fishing juga membuktikan bahwa negara kita bisa mengubah sesuatu dalam jangka yang cepat," ujar Menteri Susi di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (10/7).
Susi mengatakan, kebijakannya tersebut pun dapat dirasakan oleh nelayan. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya nilai tukar nelayan. "Lepas dari kontroversi akhir-akhir ini banyak, yang seolah menjadikan semuanya salah dan tidak benar, tapi realita angka tidak bisa kita bantah," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus berusaha melakukan gebrakan untuk menjaga kedaulatan maritim. KKP bahkan tak segan menenggelamkan kapal yang melanggar kedaulatan dan mencuri ikan Indonesia.
Pengamat ekonomi yang juga akademisi senior Universitas Indonesia, Faisal Basri mengatakan, selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Gencarnya tindakan penenggelaman kapal asing ilegal tampaknya cukup efektif menimbulkan efek jera, memberikan hasil nyata.
"Pada tahun 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Padahal, pada tahun yang sama, Indonesia terus mengalami defisit pangan, dan defisit itu meningkat pada 2016," ucap Faisal.
Berikut pencapaian Menteri Susi yang bikin sektor perikanan RI terbaik di ASEAN. Ini seperti dirangkum merdeka.com
1. Neraca perikanan RI nomor satu di ASEAN
RADIOADSFM (96.9) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbuah kinerja positif. Kebijakan dalam upaya memerangi penangkapan ikan ilegal menjadi fokus Menteri Susi untuk memperbaiki sektor perikanan RI.
"Saya rasa hasilnya sudah sangat lumayan. Ketegasan memerangi illegal fishing juga membuktikan bahwa negara kita bisa mengubah sesuatu dalam jangka yang cepat," ujar Menteri Susi di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (10/7).
Susi mengatakan, kebijakannya tersebut pun dapat dirasakan oleh nelayan. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya nilai tukar nelayan.
"Lepas dari kontroversi akhir-akhir ini banyak, yang seolah menjadikan semuanya salah dan tidak benar, tapi realita angka tidak bisa kita bantah," jelasnya.
Dia menjelaskan, nilai tukar nelayan (NTN) meningkat 5 sampai 7 persen dan nilai tukar usaha perikanan (NTUP) meningkat 20 persen. Sedangkan, neraca perdagangan Indonesia untuk pertama kalinya menjadi nomor satu di Asia Tenggara.
"NTN naik 5 sampai 7 persen, NTUP naik sampai 120 berarti kenaikannya 20 persen. Neraca perdagangan kita untuk pertama kalinya menjadi nomor satu di Asia Tenggara khusus untuk perikanan," jelasnya.
Susi menambahkan, stok ikan Indonesia terus meningkat setiap tahun. Sejak 2013, stok perikanan meningkat dar 6,5 juta ton, hingga sekarang 2017 sebesar 12,51 juta ton. Konsumsi ikan juga naik dari 36 kg jadi 41,6 kg per tahun.
"Stok ikan dari 6,5 juta di 2013 sekarang sudah jadi 12,51 juta ton. Satu kenaikan yang hampir lebih dari 100 persen. Angka ini tidak kami buat. Komite kajian ikan nasional yang terdiri dari seluruh pakar, membuat perhitungan dengan teknologi yang rumit dan presistance membuat angka ini muncul. NTN juga dari BPS. Konsumsi ikan naik dari 36 kg jadi 41,6 kg. Target kita jadi 43 kg di 2017," pungkasnya.
"Saya rasa hasilnya sudah sangat lumayan. Ketegasan memerangi illegal fishing juga membuktikan bahwa negara kita bisa mengubah sesuatu dalam jangka yang cepat," ujar Menteri Susi di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (10/7).
Susi mengatakan, kebijakannya tersebut pun dapat dirasakan oleh nelayan. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya nilai tukar nelayan.
"Lepas dari kontroversi akhir-akhir ini banyak, yang seolah menjadikan semuanya salah dan tidak benar, tapi realita angka tidak bisa kita bantah," jelasnya.
Dia menjelaskan, nilai tukar nelayan (NTN) meningkat 5 sampai 7 persen dan nilai tukar usaha perikanan (NTUP) meningkat 20 persen. Sedangkan, neraca perdagangan Indonesia untuk pertama kalinya menjadi nomor satu di Asia Tenggara.
"NTN naik 5 sampai 7 persen, NTUP naik sampai 120 berarti kenaikannya 20 persen. Neraca perdagangan kita untuk pertama kalinya menjadi nomor satu di Asia Tenggara khusus untuk perikanan," jelasnya.
Susi menambahkan, stok ikan Indonesia terus meningkat setiap tahun. Sejak 2013, stok perikanan meningkat dar 6,5 juta ton, hingga sekarang 2017 sebesar 12,51 juta ton. Konsumsi ikan juga naik dari 36 kg jadi 41,6 kg per tahun.
"Stok ikan dari 6,5 juta di 2013 sekarang sudah jadi 12,51 juta ton. Satu kenaikan yang hampir lebih dari 100 persen. Angka ini tidak kami buat. Komite kajian ikan nasional yang terdiri dari seluruh pakar, membuat perhitungan dengan teknologi yang rumit dan presistance membuat angka ini muncul. NTN juga dari BPS. Konsumsi ikan naik dari 36 kg jadi 41,6 kg. Target kita jadi 43 kg di 2017," pungkasnya.
2. Konsumsi ikan jadi rekor tertinggi sejak 2014
RADIOADSFM(96.9) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kondisi perikanan di Indonesia di tahun ini masih sangat baik. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir terjadi sejarah baru di dunia perikanan Indonesia yaitu peningkatan konsumsi ikan dalam negeri naik signifikan.
"Dalam sejarah, peningkatan konsumsi ikan dua tahun ini mencatat rekor tertinggi," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Jumat (16/6).
Susi menegaskan konsumsi ikan nasional di 2016 meningkat 36 kilogram (Kg) menjadi 43 Kg. Sementara, nilai impor ikan menurun di atas 70 persen dan kuota ikan impor yang dipakai hanya 20 persen.
"Ekspor naik walau sedikit. Tapi impor kita turun banyak sekali. Ini hal yang luar biasa karena konsumsi dalam negeri ikan luar biasa," jelasnya.
Selain itu, bukti lainnya adalah stok ikan yang meningkat dari 9,93 juta ton pada 2016 menjadi 12,541 juta ton di 2017. "Jadi ada recovery kenaikan Maximum Sustainable Yield (MSY) kita atau ikan yang boleh ditangkap secara berkelanjutan hampir 100 persen," tegasnya.
Di sisi lain, nilai tukar nelayan berada di atas 110, meski harga komoditi dan biaya hidup naik. Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) juga masih tetap tinggi dan hasil tangkap juga meningkat.
"Nilai tukar usaha perikanan nelayan juga naik. Dari data ini kita tidak punya kekhawatiran karena performance masih sangat baik," pungkas Susi.
"Dalam sejarah, peningkatan konsumsi ikan dua tahun ini mencatat rekor tertinggi," ujar Susi di kantornya, Jakarta, Jumat (16/6).
Susi menegaskan konsumsi ikan nasional di 2016 meningkat 36 kilogram (Kg) menjadi 43 Kg. Sementara, nilai impor ikan menurun di atas 70 persen dan kuota ikan impor yang dipakai hanya 20 persen.
"Ekspor naik walau sedikit. Tapi impor kita turun banyak sekali. Ini hal yang luar biasa karena konsumsi dalam negeri ikan luar biasa," jelasnya.
Selain itu, bukti lainnya adalah stok ikan yang meningkat dari 9,93 juta ton pada 2016 menjadi 12,541 juta ton di 2017. "Jadi ada recovery kenaikan Maximum Sustainable Yield (MSY) kita atau ikan yang boleh ditangkap secara berkelanjutan hampir 100 persen," tegasnya.
Di sisi lain, nilai tukar nelayan berada di atas 110, meski harga komoditi dan biaya hidup naik. Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) juga masih tetap tinggi dan hasil tangkap juga meningkat.
"Nilai tukar usaha perikanan nelayan juga naik. Dari data ini kita tidak punya kekhawatiran karena performance masih sangat baik," pungkas Susi.
3. Kebijakan Susi berbuah hasil
RADIOADSFM(96.9) - Pemerintahan Jokowi-JK terus berusaha melakukan gebrakan untuk menjaga kedaulatan maritim. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan tak segan menenggelamkan kapal yang melanggar kedaulatan dan mencuri ikan Indonesia.
Pengamat ekonomi yang juga akademisi senior Universitas Indonesia, Faisal Basri mengatakan, selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Gencarnya tindakan penenggelaman kapal asing ilegal tampaknya cukup efektif menimbulkan efek jera, memberikan hasil nyata.
"Pada tahun 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Padahal, pada tahun yang sama, Indonesia terus mengalami defisit pangan, dan defisit itu meningkat pada 2016," ucap Faisal di Jakarta, Senin (10/7).
Selain itu, menurut dia, kebijakan pemerintah melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan membuat keuntungan sendiri bagi para nelayan kecil.
"Nelayan-nelayan kecil lebih mudah menangkap ikan. Ikan yang mereka tangkap lebih dekat dari pantai dan ukurannya lebih besar. Yang lebih penting lagi, kesejahteraan petani cenderung meningkat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap adalah nilai tukarnya, yaitu perbandingan harga hasil tangkapan dengan harga berbagai kebutuhan yang dibeli oleh nelayan," jelas Faisal.
Karena itu, di era pemerintahan Jokowi, nilai tukar nelayan perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, lebih cepat dibandingkan dengan nilai tukar nelayan secara keseluruhan.
Jika visi maritim Presiden Jokowi dilaksanakan secara konsisten, lanjut Faisal, sektor kelautan dan perikanan niscaya berpotensi memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan bangsa.
"Lautan kita secara alamiah sudah merupakan jalan tol gratis tanpa hambatan, tidak perlu aspal, semen, dan besi untuk mewujudkannya. Laut juga mampu menjadi sumber protein utama mengimbangi peran daging sapi yang harganya tak kunjung turun secara berarti dari tingkat yang relatif tinggi dan daging ayam serta telur yang harganya kerap berfluktuasi."
Meski demikian, Faisal mengakui ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan.
"Mereka berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik. Waspada, waspada," tutupnya.
Pengamat ekonomi yang juga akademisi senior Universitas Indonesia, Faisal Basri mengatakan, selama belasan tahun saldo perdagangan (ekspor minus impor) ikan Indonesia lebih rendah dari Thailand dan Vietnam. Gencarnya tindakan penenggelaman kapal asing ilegal tampaknya cukup efektif menimbulkan efek jera, memberikan hasil nyata.
"Pada tahun 2015, surplus perdagangan ikan Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Padahal, pada tahun yang sama, Indonesia terus mengalami defisit pangan, dan defisit itu meningkat pada 2016," ucap Faisal di Jakarta, Senin (10/7).
Selain itu, menurut dia, kebijakan pemerintah melarang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan membuat keuntungan sendiri bagi para nelayan kecil.
"Nelayan-nelayan kecil lebih mudah menangkap ikan. Ikan yang mereka tangkap lebih dekat dari pantai dan ukurannya lebih besar. Yang lebih penting lagi, kesejahteraan petani cenderung meningkat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan nelayan perikanan tangkap adalah nilai tukarnya, yaitu perbandingan harga hasil tangkapan dengan harga berbagai kebutuhan yang dibeli oleh nelayan," jelas Faisal.
Karena itu, di era pemerintahan Jokowi, nilai tukar nelayan perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, lebih cepat dibandingkan dengan nilai tukar nelayan secara keseluruhan.
Jika visi maritim Presiden Jokowi dilaksanakan secara konsisten, lanjut Faisal, sektor kelautan dan perikanan niscaya berpotensi memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan bangsa.
"Lautan kita secara alamiah sudah merupakan jalan tol gratis tanpa hambatan, tidak perlu aspal, semen, dan besi untuk mewujudkannya. Laut juga mampu menjadi sumber protein utama mengimbangi peran daging sapi yang harganya tak kunjung turun secara berarti dari tingkat yang relatif tinggi dan daging ayam serta telur yang harganya kerap berfluktuasi."
Meski demikian, Faisal mengakui ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan.
"Mereka berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik. Waspada, waspada," tutupnya.
4. Kebijakan Susi tak bikin surut investor
RADIOADSFM(96.9) - Penenggelaman kapal pencuri ikan yang disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai tidak akan menyurutkan berbagai pihak yang berminat untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan dalam negeri.
"Masak penenggelaman kapal membuat investor tidak nyaman. Kalian (para investor) mau berinvestasi apa mau nyolong," seloroh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara halal bihalal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (10/7).
Menurut Susi, banyak pihak yang tidak menginginkan dilakukannya penenggelaman kapal pencuri ikan karena hal itu menimbulkan deferrent effect atau efek jera. Namun, Susi menegaskan, pihaknya memiliki standar operasi dan aturan yang jelas sehingga tidak mungkin setiap kapal yang lewat akan ditenggelamkan.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto menyatakan, kapal ikan eks-asing (buatan asing yang beroperasi di perairan Indonesia) selayaknya harus dideregistrasi terlebih dahulu sebelum bisa kembali ke negara asalnya.
"Kapal ikan eks-asing harusnya dilakukan deregistrasi dulu baru bisa berlayar kembali ke negaranya," kata Rifky di Jakarta, Selasa (23/5).
Rifky memaparkan hal tersebut terkait dengan lima kapal ikan asing dari Filipina yang disergap KKP, 17 Mei 2017, karena ingin pergi dari Sulawesi Utara kembali ke negaranya tanpa melakukan deregistrasi.
Kapal KKP, menurut dia, berhasil mengamankan lima kapal tersebut bersama-sama dengan anak buah kapalnya sehingga mereka juga harus menyelesaikan dahulu prosedur yang semestinya.
Setelah melakukan deregistrasi, lanjutnya, kapal ikan asing akan diterbitkan LSO atau izin berlayar untuk sekali jalan saja ke negara asalnya masing-masing.
"Masak penenggelaman kapal membuat investor tidak nyaman. Kalian (para investor) mau berinvestasi apa mau nyolong," seloroh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara halal bihalal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (10/7).
Menurut Susi, banyak pihak yang tidak menginginkan dilakukannya penenggelaman kapal pencuri ikan karena hal itu menimbulkan deferrent effect atau efek jera. Namun, Susi menegaskan, pihaknya memiliki standar operasi dan aturan yang jelas sehingga tidak mungkin setiap kapal yang lewat akan ditenggelamkan.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto menyatakan, kapal ikan eks-asing (buatan asing yang beroperasi di perairan Indonesia) selayaknya harus dideregistrasi terlebih dahulu sebelum bisa kembali ke negara asalnya.
"Kapal ikan eks-asing harusnya dilakukan deregistrasi dulu baru bisa berlayar kembali ke negaranya," kata Rifky di Jakarta, Selasa (23/5).
Rifky memaparkan hal tersebut terkait dengan lima kapal ikan asing dari Filipina yang disergap KKP, 17 Mei 2017, karena ingin pergi dari Sulawesi Utara kembali ke negaranya tanpa melakukan deregistrasi.
Kapal KKP, menurut dia, berhasil mengamankan lima kapal tersebut bersama-sama dengan anak buah kapalnya sehingga mereka juga harus menyelesaikan dahulu prosedur yang semestinya.
Setelah melakukan deregistrasi, lanjutnya, kapal ikan asing akan diterbitkan LSO atau izin berlayar untuk sekali jalan saja ke negara asalnya masing-masing.
Sumber : Merdeka.com
Komentar0