"Dulu kan ada pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) atau semacamnya. Mungkin sekarang metodologinya sudah enggak pas, mungkin perlu kita ubah, tapi tetap ada rasa cinta kepada bangsa ini, yang dibangun sejak kecil," ujar Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, Rabu (26/10/2016) malam.
Hal itu disampaikan Suhardi di sela acara 'Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Sistem Keamanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme: Kita Ciptakan Harmonisasi Lintas Sektoral Guna Mencegah & Mengantisipasi Aksi Terorisme' yang digelar di Hotel Java Paragon, Surabaya.
Ia mengatakan pihaknya akan menggandeng 17 lembaga kementerian dalam mengatasi persoalan terorisme. Seperti ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga hingga BNP2TKI.
"Kementerian Sosial kita harapkan berperan ikut menyentuh ke kantong-kantong (radikalisme) yang sudah diidentifikasi seperti memberikan bantuan untuk wirausaha," terangnya.
"Menkominfo juga demikian. Tolong bagaimana mengemas aturan, regulasinya (pengawasan terhadap situs yang menyebarkan radikalisasi)," terangnya.
"Menristekdikti juga harus membangun kepedulian. Contoh, kalau saya masuk kampus kira-kira bisa terjadi resistensi enggak. Kalau masuk melalui Menristekdikti, kan Menristekdikti punya otoritas bisa memerintah ke rektor," tuturnya.
Ia menambahkan, mantan-mantan komandan jihad juga bisa dilibatkan untuk memberikan pengarahan tentang radikalisasi di kampus-kampus.
"Kalau kita yang ngomong, mereka bilang, apa lu. Tapi kalau mantan komandan jihad, (bilang ke mahasiswa) apa kamu belum apa-apa," tandasnya.
